Analisis Implementasi Program Garda Ampuh: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi

Authors

  • Dwi Yanto Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia
  • Darmanto Darmanto Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia
  • Selfi Budi Helpiastuti Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6234

Keywords:

Peningkatan Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Dukungan Sosial

Abstract

Permasalahan utama di Kabupaten Banyuwangi adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah (ARL), yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan akses pendidikan, budaya kawin usia dini, dan kondisi ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab rendahnya ARL dan dampaknya terhadap IPM, menggunakan metode kualitatif deskriptif.  Hasilnya menunjukkan bahwa Program Garda Ampuh membantu anak putus sekolah di 25 kecamatan melalui bantuan biaya sekolah, uang saku, dan transportasi, dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana. Implementasi program didukung oleh kebijakan yang jelas, koordinasi antar sektor, dan komitmen pengambil kebijakan, serta melibatkan APBD dan masyarakat. Faktor keberhasilan mencakup komunikasi, sumber daya, dan dukungan masyarakat. Namun, hambatan berupa keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan ARL.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dwi Yanto, Administrasi Publik, Universitas Terbuka

Program Pascasarjana Universitas Terbuka Program

References

Abubakar, Muhammad Fachrizal, Hartutiningsih, dan Muh Jamal Amin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)â€. eJournal Administrative Reform, 2015, 3 (2): 375-387

Afrizal, Prof. Dr., M.A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Pembangunan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: P.T. RadjaGrafindo Persada.

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. C.V. Alfabeta.

Akib, Dr. Haedar, M.Si. dan Antonius Dr. Tarigan. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan. Bandung: C.V. Pustaka Setia.

Alamsyah, Kamal. (2016). Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Badan Pusat Statistik Jakarta. (2014). Indeks Pembangunan Manusia 2014: Metode Baru.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2014). Susenas BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2015). Susenas BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2016). Susenas BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Badan Pusat Statistik/BPS Jawa Timur. (2014) Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2013

Badan Pusat Statistik/BPS Jawa Timur. (2015) Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014

Badan Pusat Statistik/BPS Jawa Timur. (2016) Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2015

Barmawi, Wahyudi dan Suranto Suranto. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Ternate. Jurnal Ilmu Pengetahuan & Kebijakan Publik, 3(1).

Hamid, Abdul. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. eJournal Ilmu Pemerintahan, 3(2): 623-635

Knowles, M. S. (1973). The Adult Learner: A Neglected Species. Houston, TX: Gulf Publishing.

Media Pressindo

Meilina, Duwi. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan OTunggul Herwantoonl Sekolah Daerah (Bosda) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan. (Tesis). Lampung: Program Studi S2 Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Bandar Lampung.

Mubarok, Zaki Al dkk. (2017). Studi Evaluasi Program Garda Ampuh Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C di Kabupaten Banyuwangi.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudi. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori. Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. (2012). Public Policy: Teori Kebijakan –AnalisisKebijakan—Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate –Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Prasojo, Eko. (2016). Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2013). Evaluasi Pembangunan Pendidikan (Indikator Makro). Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta.

Siagian, Prof. Dr. Sondang P., M.P.A. (2001). Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A.G. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, Prof. Dr. (2015). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Penerbit Alpabeta.

Sujianto. (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Pekanbaru: Alaf Riau Publishing

Sukirno, Drs. Ek., Sadono, M.Soc.Sc. (1985). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: Bima Grafika.

Sukmana, Ricky Hendra, Abdul Hakim, dan Imam Hanafi. (2014). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(4), 729-734.

Sunarto, Drs. H., M.Pd. (2014). Upaya Percepatan Penurunan Angka Buta Aksara Melalui Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tri Buta (Gempita) Membaca, Menulis, Dan Berhitung (Calistung): Kertas Kerja Projek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III. Surabaya: Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

Supriyatno. (2010). Analisis Implementasi kebijakan Sekolah Gratis (Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Cinyosog 02 Bogor). (Tesis). Jakarta: Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Suwitri, Sri, Hartuti Purnaweni, dan Krismartini. (2014). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.

Syani, Ahmad Khoirul, Shohibul Mufid, dan Mufarrihul Hazin. (2017). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. Jurnal Ilmiah Khazanah Pendidikan, XI(1).

Tim Dosen FIP. (1981). Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Surabaya: Usaha Nasional.

Tukusan, Janto H. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Politicio, 3(1).

Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo

Wahab, Solichin Abdul. (2005). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo

Wibowo, Eddi, S.I.P., M.Si. dan Hessel Hogi S. Tangkilisan, Drs. M.Si. (2004). Kebijakan Publik Pro Civil Society. Yogyakarta: YPAPI.

Widodo, Joko. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta:

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.

Downloads

Published

31-12-2024

Check Article Index

How to Cite

Yanto, D., Darmanto, D., & Helpiastuti, S. B. (2024). Analisis Implementasi Program Garda Ampuh: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 8(6), 1969–1982. https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6234

Issue

Vol. 8 No. 6 (2024)

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:
  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the works authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journals published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).